Rabu, 17 September 2014

Pemberdayaan Sebagai Strategi Dalam Pengentasan Kemiskinan (Bagian 2)

Istilah Pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu “Empowerment” yang secara harfiah diartikan “pemberkuasaan”, sama dengan memberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (disadvantage). Namun pada perkembangannya dari berbagai referensi dan bidang menunjukkan keragaman pengertian atas makna Empowerment tersebut. Empowerment pada umumnya diterjemahkan kedalam istilah “pemberdayaan”.

 

Priyono (1996:97) mencoba menganalisa pengertian pemberdayaan (empowerment), yaitu “Sebagai konsep pembangunan yang memiliki makna pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan disegala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu pemberdayaan juga memiliki makna melindungi dan membela dengan cara berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah”.

Dari pemikiran tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dengan masyarakat, organisasi dan komunitas yang diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Keragaman pemaknaan konsep pemberdayaan diatas, tidak terlepas dari pemahaman kemiskinan sebagai permasalahan yang memiliki dimensi kompleks.  Kemiskinan bukan hanya permasalahan yang berdimensi ekonomi.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, maka dapat dipahami bahwa penanganan kemiskinan yang holistik dan integratif, menuntut untuk tidak hanya melakukan pemberdayaan primer saja, tetapi lebih jauh kepada upaya pemberdayaan yang memungkinkan munculnya kesadaran kritis masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan serta menemukan cara-cara melepaskan diri dari kemiskinan atas dasar pilihannya sendiri. Dengan kata lain bahwa pemberdayaan harus memungkinkan terpenuhinya kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis bagi masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan strategi pemberdayaan masyarakat, maka konsep pemberdayaan bersifat simultan antara improwement approach dengan transformation approach. Hal ini dikemukan oleh Long Norman (1977:144). Improwement approach sebagai upaya pengembangan masyarakat, agar dapat meningkatkan pendapatan kesejahteraannya (material well being). Sedangkan Transformation approach dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan terjadinya perubahan yang mendasar secara kelembagaan. Dengan pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk menikmati kebebasan, pemerataan dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam rangka memperbaiki diri.

Pernyataan diatas menandakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Selain benar-benar mengedepankan sebuah proses, implikasinyapun membutuhkan waktu yang begitu panjang. Dengan demikian kegiatan pemberdayaan yang berorientasi pada proses, pada umumnya tidak memberi dampak bagi masyarakat untuk menerima manfaat langsung dari program pemberdayaan tersebut.  Hal ini dapat dipahami, karena program pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat aktif harus diawali dengan sebuah kesadaran kritis masyarakat, yaitu proses pencarian pengetahuan dan proses transformatif. Etziono dalam buku Poloma (1994:357) lebih lanjut menguraikan bahwa “Transformasi merupakan penjelajahan suatu masyarakat yang mengenal dirinya sendiri, dengan maksud untuk mewujudkan segera nilai-nilanya yang lebih sempurna, yang merasa pentingnya transformasi dilakukan dan mampu mengukur kemampuan-kemampuan tersebut, bila tidak demikian masyarakat dengan sendirinya akan mengalami kehancuran. Masyarakat seperti inilah yang akan menjadi masyarakat aktif”.

Proses transformasi akan dapat terwujud melalui kegiatan pendidikan kerakyatan berupa kegiatan dialog antar anggota masyarakat yang difasilitasi oleh seseorang atau pihak yang menjadi fasilitator kelompok masyarakat.  Transformasi dialogis memungkinkan masyarakat memiliki tingkat kesadaran kritis tentang kehidupannya dan pada gilirannya menstimulir untuk merencanakan dan melakukan serta mewujudkan kondisi dan nilai yang lebih baik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara mandiri.

Strategi pada pemberdayaan masyarakat bermuara pada dua sasaran utama yaitu: (1) melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan; (2) mempercepat posisi lapisan masyarakat kedalam struktur kekuasaan (Sumodiningrat, 1998). Untuk dapat mewujudkan sasaran tersebut maka diperlukan suntikan modal usaha, penguatan institusi, pembangunan prasarana dasar dan menciptakan keterkaitan desa kota yang harmonis dan terpadu. Untuk itu setiap anggota masyarakat diisyaratkan terlibat dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk memiliki powers (Mandela, 1995 dalam Kartasasmita, 1996) dan bukannya tersingkir dari proses pembangunan,seperti dikatakan Strahm (1999), bahwa orang miskin tertindas oleh roda pembangunan, terhempas ke pinggiran dan akhirnya terjerumus kedalam kemelaratan.

Sehubungan dengan itu upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan dari tiga arah, yaitu, pertama, menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering); dan ketiga, melindungi pihak yang lemah agar jangan bertambah menjadi lemah, mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah (Kartasasmita, 1996). Ketiga arah pemberdayaan tersebut membutuhkan suatu pendekatan utama yaitu masyarakat tidak boleh dijadikan obyek dari proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru).
Berdasarkan konsep tersebut, dikembangkan berbagai pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu pertama, upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (targeted) atau pemihakan pada orang miskin; kedua, pendekatan kelompok untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama-sama; ketiga, pendampingan, selama proses pembentukan dalam penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin yang dilakukan oleh pendamping (pendamping lokal, teknis, dan khusus). Ia berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator serta membantu kelompok mencari solusi atas masalah yang dihadapi (Kartasasmita, 1996 dalam Seogijoko, 1997).

Penerapan pendekatan pemberdayaan menurut Suharto (1997 : 218-219) disingkat 5 P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan, diuraikan sebagai berikut:
1. Pemungkinan ; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Adapun implementasi pemberdayaan penanggulangan kemiskinan yang harus  dilakukan terlebih dahulu adalah menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya tingkat kehidupan mereka rendah (di bawah garis kemiskinan) dan meyakinkan mereka (menumbuhkan rasa percaya diri) bahwa kemiskinan bukan merupakan budaya tetapi kondisi itu dapat diperbaiki dan dikoreksi. Dengan kesadaran dan rasa percaya diri akan tumbuh motivasi dikalangan masyarakat miskin itu sendiri untuk belajar dan menyerap berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan, sehingga mereka akan lebih mudah menerima dan tanggap terhadap setiap pembaharuan.
2. Penguatan ; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Dalam proses pemberdayaan  masyarakat miskin upaya yang dilakukan adalah membantu dan membimbing mereka dalam bentuk latihan, magang dan kursus, baik secara teknis maupun dalam organisasi dan manajemen sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki sehingga mereka memiliki kemampuan untuk pengembangan usahanya serta dapat akses kepada sumberdaya,permodalan,teknologi dan pasar.  
3. Perlindungan ; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya ekploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.  Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Bentuk perlindungan dalam pemberdayaan masyarakat miskin adalah tumbuhnya  kelompok atas dasar kebutuhan dan kepentingan kelompok, dengan tujuan mengembangkan kerjasama ekonomi yang lebih luas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya.    
4. Penyokongan ; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.  Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.  Upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat miskin  salah satunya yaitu menjalin kerjasama dengan dinas /instansi dan pihak terkait sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat miskin sehingga mereka akan mendapatkan bimbingan dan pembinaan untuk peningkatan penghidupannya.
5. Pemeliharaan ; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.  Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.  Kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu adanya pertemuan rutin di kelompoknya yang mengacu pada aturan-aturan yang telah dibuat atas kesepakatan musyawarah bersama anggota.
 
Sumber Bacaan :
1. Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES. Jakarta.
2. Pranarka, AMW dan Prijono, Onny S (ed). 1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS. Jakarta.
3. Poloma, Margaret, M. 1994. Sosiologi Kontemporer. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
4. Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika Aditama. Bandung.
5. Soegijoko dan Kusbiantoro. 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Grasindo. Jakarta.
6. Strahm, Rudolf H. 1999. Kemiskinan Dunia Ketiga Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang. CIDES, Jakarta.

Kategori : Artikel Umum | Dibuat : Selasa, 01 Maret 2011 07:00 | Ditulis Oleh : Ridwan Wardiana, SP, M.Si. | Dibaca : 1083 Kali


Artikel Terkait

Add comment


Security code
Refresh

Kontak Kami


Statistik

Hari Ini6
Kemarin590
Minggu Ini1127
Bulan Ini10787
Jumlah542639

IP Pengunjung 54.196.207.55 Info Pengunjung Unknown - Unknown Rabu, 17 September 2014 00:27

Sedang Mengunjungi

Pengunjung : 9 Online Anggota : 0 Online

Pendapat Anda Tentang Website Ini

  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling